Pengembangan Desa dalam Konteks Kemitraan

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Desa, Salah Satu Sentra Produksi Pangan Nasional

       Sebagai keputusan
innovatif di bidang politik-pemerintahan yang bertujuan mengoreksi dan
mendekonstruksi ideologi “sentralisme-otoritarianisme” sebagaimana berjalan
pada sistem pemerintahan Orde Baru (ORBA), maka OTDA memerlukan waktu yang
cukup untuk menyesuaikan dirinya dengan realitas tatanan-sosial sistem
kemasyarakatan di Indonesia agar berjalan efektif sesuai cita-cita.  Dalam perjalanannya, implementasi konsep OTDA
bahkan tidak sedikit menghadapi persoalan-persoalan struktural dan kultural
pada tingkatan implementasi, yang besarannya beragam menurut kawasan, setting ekosistem, setting latar-belakang budaya dan setting sistem sosial-kemasyarakatan setempat. Artinya setting geo-sosio-kultural memberikan
kendala sangat berarti bagi efektivitas implementasi UU OTDA.
       Secara khusus, penataan
sistem tata-pemerintahan baru yang berorientasikan desentralisme (OTDA) di
tingkat kabupaten/kota, menghadapi persoalan-persoalan struktural (termasuk
kelembagaan), kultural, psikologikal, dan administratif di aras “hubungan antara
pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa-desa” di bawahnya.  Wewenang yang melimpah di tingkat pemerintah
kabupaten akibat diberlakukannya UU OTDA, justru telah menyebabkan munculnya gejala berupa “resentralisasi” kekuatan dan
akumulasi kekuasaan yang berlebihan di
tingkat otoritas-kabupaten/kota. 
Akibatnya, kemandirian desa (sebagai wiayah lebih bawah hierarkhi
kabupaten) kembali mengalami “dekapitalisasi kekuasaan”.
Desa dan Keindahaannya
       Desa yang
diharapkan menguat posisi politisnya melalui UU OTDA, justru mengalami kenyataan
sebaliknya yaitu reduksi-kekuatan yang sangat signifikan.  Otoritas administrasi kawasan-lokal (desa) kembali
“tersedot” konsentrasinya ke tingkat kabupaten/kota, dan menyisakan peningkatan
derajat ketergantungan desa terhadap kabupaten/kota yang cukup substansial
(desa kehilangan kedaulatannya).  Desa
kembali mengalami dependency-syndrome,
yang situasinya mirip sebagaimana terjadi pada era ORBA. Ketergantungan
sosial-ekonomi dan politik desa terhadap otoritas central-government di masa ORBA kini beralih ketergantungan
struktural terhadap pemangku otoritas kabupaten/kota.  Sejauh ini, desa tetap menghadapi persoalan
inferioritas serta ketidakmandirian dan “ketidakberdaulatan” atas wilayahnya sendiri
dikarenakan ketidakmampuannya untuk “berkompetisi serta bersaing” melawan
kekuatan yang dimiliki oleh otoritas kabupaten. 
Dengan kata lain, pembaharuan sistem tata-pemerintahan di tingkat
kabupaten/kota sebagaimana melekat pada konsep OTDA, tidak memberikan dampak perubahan berarti terhadap sistem
tata-pemerintahan di tingkat desa
. Pertanyaannya, model reformasi
tata-pemerintahan (desa) seperti apakah yang seharusnya dilakukan?  Jika pembenahan di tingkat kabupaten harus
dilakukan, maka bagaimana strategi yang harus ditempuh?
       Selain persoalan
di atas, pelemahan kemandirian desa seterusnya akan menyebabkan ketimpangan sosial
dalam struktur tata-pemerintahan yang akhirnya bisa mereduksi keseluruhan capaian
pembangunan sosial-ekonomi dan politik yang dicita-citakan bersama.  Sejumlah persoalan dan tantangan yang muncul,
adalah:
      (1) desa
mengalami guncangan stabilitas sosial-politik
dan tata-pemerintahan
sebagai akibat berlangsungnya konflik-konflik
vertikal, antara pemegang otoritas desa vs pemegang otoritas kabupaten/kota.
      (2) infrastruktur kelembagaan desa yang ada
terlalu minimal (atau hampir tidak berarti) dan rapuh kekuatan finansial serta
kapasitasnya untuk menopang proses-proses sosial-politik dalam
tata-pemerintahan menurut tuntutan OTDA – sehingga  kemungkinannya, desa akan mengalami kelumpuhan.  
      (3) sistem
sosial-ekonomi dan kesejahraan masyarakat
desa tetap mengalami stagnasi, insecure,
tak mampu berkembang dan tidak sustainable sebagai akibat
ketidakmampuan dan hadirnya sejumlah penghalang struktural yang dihadapi oleh otoritas-pemerintahan
desa dalam upaya menyejahterakan masyarakat lokal dan lingkungan desa.
      (4) jurang-komunikasi dan koordinasi antara otoritas administrasi pemerintahan kabupaten dan desa
tetaplah lebar.  Hal ini menyebabkan
tidak semua aspirasi desa terserap dan menjadi masukan penting dalam proses
perumusan kebijakan oleh pemangku otoritas kabupaten/kota. Akibatnya proses
demokratisasi tertahan. 
       Sementara itu kenyataan di lapangan menunjukkan, bahwa cita-cita
komunitas desa untuk dapat merealisasikan derajat kesejahteraan, keadilan,
keberdayaan dan kemandirian yang lebih tinggi secara segera, menjadi faktor pendorong
terus diresponsnya UU 32/2004 secara antusias. Respons tersebut terutama sangat
terasakan di kawasan pedesaan Jawa, dimana struktur tata-pemerintahannya telah
mengalami proses perubahan cukup lanjut dan well-adapted
terhadap UU tata-pemerintahan terkini.  Hal
sebaliknya terjadi di “desa-desa adat” atau desa dimana derajat
persinggungannya dengan dunia tata-pemerintahan “modern” masih terbatas. Desa
adat dengan sistem tata-pemerintahan asli, sulit mengambil inisiatif secara
lebih leluasa dalam merespons peluang desentralisasi atau otonomi desa yang
ditawarkan oleh negara melalui platform UU 32/2004. 
     
Menurut prinsip-prinsip desentralisme (baca: otonomi daerah) dalam UU
32/2004, maka “perubahan nasib” sebuah komunitas desa hanya bisa direalisasikan
bila komunitas lokal mengambil alih tanggung jawab praktek pemerintahan dari
tata-pemerintahan pada hierarkhi kewenangan jurisdiksional di atasnya.  Kewenangan tersebut ditarik “ke bawah” dan
dimanfaatkan sebagai “modal” bagi penyelenggaraan tata-pemerintahan desa. Persoalannya
kemudian: (1) apakah setiap desa harus dipaksanakan untuk menjalankan
otonomisasi desa dengan pendekatan yang seragam sesuai UU 32/2004 (padahal
jelas dimaklumi bahwa setiap desa menghadapi kendala-kendala yang khas, dimana
derajatnya pun berbeda antara satu dan lain desa)? (2) Melihat aspeknya yang
begitu kompleks dihadapi oleh sistem tata-kelola pemerintahan desa, maka muncul
pertanyaan: sejauhmana kebijakan desentralisasi bisa diterima dan operasional
sesuai dengan keragaman struktur sosial masyarakat desa?  Jika devolusi
adalah cita-cita desentralisasi administratif yang dipilih, maka muncul pertanyaan:
bagaimanakah pentahapan penataan tata-pemerintahan desa seyogianya dilakukan
agar cita-cita kedaulatan desa dan kesejahteraan desa terwujud?
      
Devolusi kekuasaan jelas sulit dilakukan secara serta merta oleh setiap
desa.  Devolusi mengandung dua makna
sekaligus, yaitu: transfer tanggung jawab pemerintahan dan pengambil-alihan
kekuasaan regulasi atau pengaturan atas segala sesuatu hal di tingkat
lokal.  Dalam tata-kelola pemerintahan
yang mandiri (berbasiskan devolusi), berarti tata-pemerintahan desa harus “relatif
bebas” dari campur tangan kekuatan-kekuatan pemerintahan pada hierarkhi
otoritas di atas-desa (supra desa) yaitu: Pemerintah Kabupaten/Kota atau
Pemerintah Pusat. Namun demikian, studi berbagai kasus dari daerah-daerah,
mengkonfirmasikan realitas yang sebaliknya. 
Desa diprediksi menghadapi tingkat kesulitan yang sangat berarti untuk
bisa mengambil alih limpahan kekuasaan yang diberikan oleh otoritas
jurisdiksional atas-desa tersebut. Beberapa hambatan struktural yang segera tampak
adalah, ketidaklengkapan dan ketidakberfungsian kelembagaan, kapasitas
sumberdaya manusia dan kapasitas kepemimpinan yang terbatas, dan lingkungan
lain yang tidak mendukung.
      
Dengan demikian, dorongan keinginan desa untuk mampu menjalankan sistem
tata-kelola pemerintahan desa yang mandiri (rural
self-reliant governance system
), tidak mungkin diwujudkan segera (dalam
hitungan hari atau bulan), bahkan bisa bertahun-tahun lamanya.   
      
Secara konseptual-teoretikal, untuk bisa mencapai derajat kemandirian
yang sesuai dengan prinsip desentralisasi, maka harus dilakukan pentahapan
pengembangan kelembagaan pemerintahan desa. Dengan mengadaptasi konsep “state building” dari Fukuyama (2004), maka akan didapatkan dua
dasar penting terbentuknya sebuah tata-pemerintahan (lokal) yang efektif,
yaitu: (1) adanya kekuatan governance
yang kukuh – the strength of governance
system
, dan (2) spektrum dari fungsi yang dijalankan oleh pemerintahan – the the 
scope of function
. Dari konsepsi Fukuyama, tersebut dirumuskan empat bentuk
tata-kelola pemerintahan (desa) sebagaimana tampak pada Gambar 1 berikut ini.
Gambar 1. menggambarkan empat tipe
sistem tata-kelola pemerintahan desa dengan kombinasi derajat kekuatan dan
luasnya fungsi yang dijalankan secara khas. Setiap kombinasi diwakili oleh satu
ruang.  Dimulai pada ruang I,
adalah wilayah dimana ditemukan pemeritahan desa dengan rentang fungsi yang
sangat luas, namun dalam waktu yang bersamaan kekuatan politik lokal yang
ditunjukkan kepada publik juga sangatlah kuat. 
Meski baik untuk mewujudkan cita-cita masyarakat lokal, namun secara
organisasional kelembagaan pemerintahan desa bisa tidak efisien karena
banyaknya fungsi yang harus ditangani.  Ruang
II
mewakili kawasan dimana kapasitas kekuatan pemerintah desa sangat sedikit
(sehingga sangat lemah) namun pada waktu yang bersamaan, pemerintahan desa juga
harus menjalankan fungsi yang sangat luas. 
Tipe tata-kelola pemerintahan yang demikian, dinilai kurang baik karena
memiliki kapasitas ketahanan yang kecil sehingga mudah mengalami
“destabilisasi” dan “guncangan”. 
Pemandangan Desa yang Asri
  

Ruang III mewakili kawasan dimana pemerintahan
desa sangat lemah meskipun fungsi-fungsi yang dijalankan sebenarnya tidaklah
banyak.  Tipe tata-kelola pemerintahan
pada ruang III adalah tipe terburuk dari keempat tipe yang ada. Ruang IV
mewakili kawasan dimana ditemukan tipe ideal sebuah tata-kelola pemerintahan
desa.  Pada wilayah ini, kekuatan
pemerintahan desa berada pada derajat yang sangat kuat untuk menopang dan
mewujudkan cita-cita masyarakat desa (kesejahteraan, kemandirian, keadilan, dan
martabat).  Pemerintahan desa mampu
melakukan sinergi dan kerjasama kemitraan dengan pihak luar pemerintahan desa
untuk mewujudkan cita-cita tersebut. 
Sehingga dalam waktu yang sama, fungsi pemerintahan yang harus
dijalankan juga terbatas saja.

Jika dipetakan dengan menggunakan
kerangka pemikiran Fukuyama (2004) tersebut,
maka semua desa di Indonesia
akan “terbagi habis” (teralokasikan) ke dalam setiap ruang.  Persoalannya, jika ruang IV adalah tipe ideal
yang hendak dicapai, maka bagaimanakah cara mentransformasikan sistem
tata-pemerintahan mereka yang berada di ruang I, II, dan III kepada ruang IV.
Tahap paling penting adalah memberdayakan[1]
sistem tata-kelola pemerintah desa dengan membatasi fungsi dan peranannya.  Pemerintahan desa sepantasnya berkonsentrasi
pada fungsi eksekusi di tingkat kepala desa, yaitu: pelayanan publik dan
regulasi dimana scope-nya pun harus dibatasi. 
Sementara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkonsentrasi pada fungsi
advokasi, legislasi, supervisi, dan joint-decision making di saat diperlukan
bersama-sama dengan pemerintahan desa. 
Fungsi lain seperti income-generating function dilakukan secara terpisah
dalam tata-pemerintahan desa, namun bisa dijalin melalui pola-pola kemitraan
atau partnership dengan pihak lain yang dikembangkan dalam koridor hukum yang
berlaku. 
Agar good rural governance system bisa tercapai, maka diperlukan
sejumlah upaya membangun keberdayaan desa (rural
empowerment
).  Hal-hal yang dapat
dilakukan untuk mencapai hal itu adalah penataan fungsi kelembagaan, perkuatan
kapasitas organisasional melalui pengembangan kapasitas SDM, dan mengembangkan
sistem manajemen pemerintahan desa yang efektif.  Pertanyaannya, penataan spesifik apa sajakah
yang semestinya dilakukan? Untuk itu diperlukan agenda penataan yang adaptabel
dengan ciri dan karakter geo-sosio-kultural setiap desa. 
Meski demikian, agenda pekerjaan untuk mereformasi
tata-pemerintahan desa bukanlah hal yang mudah untuk serta-merta diwujudkan
tanpa perhitungan dan analisis yang matang. 
Diperlukan serangkaian riset-aksi yang memadai untuk bisa
mengindentifikasi kekhasan-kekhasan yang dimiliki oleh setiap desa, sehingga
strategi penataan tata-pemerintahan desa menjadi khas sifatnya.  Setting
ekologi-lokal, sosio-budaya, struktur-kemasyarakatan, spasial-kewilayahan,
sosio-politik, dan faktor-faktor lain akan sangat mempengaruhi tampilan sistem
tata-pemerintahan desa di suatu kawasan, yang selanjutnya menghendaki
pendekatan yang berbeda-beda antara satu dan lain desa. 
Innovasi rancangan sistem
tata-pemerintahan desa
yang hendak dihasilkan oleh proyek studi-aksi ini,
diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan di atas yang pada akhirnya memberdayakan/memperbaiki
kapasitas sosial-ekonomi dan politik sistem sosial-komunitas lokal/desa.  Studi-aksi kegiatan ini diharapkan
menghasilkan rumusan reformasi tata-kelembagaan
hubungan fungsional-struktural
yang lebih adil, baik pada aras dalam-desa
maupun antara otoritas desa dengan otoritas kabupaten.  Hasil studi-aksi diharapkan dapat memberikan
sumbangan berarti bagi tercapainya sistem tata-pemerintahan yang lebih kondusif
dalam pencapaian cita-cita demokrasi serta kesejahteraan sosial-ekonomi dan kelestarian
lingkungan desa. Hasil studi secara umum diharapkan menjadi sumber
ilmu-pengetahuan baru khususnya dalam hal kajian sistem ketata-pemerintahan
desa (rural governance system) di
Indonesia dengan ragam kebudayaannya.   

[1] Terdapat banyak batasan
tentang pemberdayaan (empowerment),
dalam hal ini dua batasan yang bisa dikutip adalah: “empowerment goes well beyond the narrow realm of political power, and
differs from the classical definition of power by Max Weber. Empowerment is
used to describe the gaining of strength
in the various ways necessary to be able to move out of poverty, rather than
literally “taking over power from somebody else” at the purely political level.
This means, it includes knowledge, education, organization, rights,
and ‘voice’ as well as financial and material resources

(Schneider, 1999). Sementara itu batasan lain adalah: empowerment may, socio-politically, be viewed as a condition where
powerless people make a situation so that they can exercise their voice in the affairs of governance
(Osmani,
2000).

Artikel serupa yang mungkin Anda cari

Leave a Reply

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE