SEO TipsPelajari bagaimana SEO bekerja untuk situs Anda!

Teluk Buyat

Teluk Buyat

Sebuah Selentingan kata dari Kementerian Hukum dan Ham , Bahwasanya
penegakan hukum dan Ham jangan tajam kebawah tumpul keatas, tetapi pada
kenyataannya berbanding terbalik dengan fenomena pada pembahasan kasus
ini, Bahwasanya Sebuah penindaasan hak asasi manusia sebagian kecil dari
bangsa indonesia terjadi.

Teluk Buyat yang berada di Minahasa, Sulawesi Utara
adalah lokasi pembuangan limbah tailing atau lumpur sisa tambang ,pada
tanggal november 1986 PT Newmont Minahasa Raya (NMR) dan Pemerintah
Indonesia menandatangani kontrak karya konsensi pertambangan emas selama
30 tahun .

Kelompok-kelompok sipil menuduh bahwa Newmont telah
membuang 5,5 juta ton merkuri dan arsenik-sarat limbah keteluk selama 8
tahun masa operasinya. Newmont telah membantah tuduhan tetapi mengakui
melepaskan 17 ton limbah merkuri ke udara dan 16 ton ke dalam air selama
lima tahun, jumlah yang dikatakan jauh di bawah standar emisi di
Indonesia . Bahkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pun
masyarakat teluk buyat tidak dilibatkan,hanya stakeholder yang
dilibatkan pada pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Tersebut.

Sebuah ketimpangan memang jika rakyat tidak tahu dan
tidak dilibatkan Analksis Mengenai Dampak Lingkungan ketika diwilayah
mereka sendiri yang akan berakibat fatal pada mereka. Sejumlah penyakit
penyakit yang di alami masyarakat buyat , mulai dari gejala mual,pusing,
lemah, sakit kepala, sakit dipersendian , pusing berat, dan gejala yang
sangat memprihatinkan adalah tanda benjolan yang aneh di bagian tubuh.
Penyakit itu diakibatkan oleh limbah partikel-partikel logam berat
khususnya Arsen (As), merkuri (Hg), dan Sianida (Sn) yang mengakibatkan
berbagai penyakit yang dialami masyarakat dewasa maupun anak , ibu
mengandung yang telah keguguran maupun melahirkan anak yang cacat. Hal
yang sama penyakit semacam itu telah ditemukan di daerah
Minamata,Jepang.Seperti yang diketahui pembuangan limbah tersebut akan
berakibat buruk pada kelangsungan hidup manusia , ekosistem laut dan
lingkungan disekitar teluk buyat. Tetapi dengan segala penyimpangan
mengenai kehidupan masyarakat dan lingkungan tidak ada tanggapan serius
dari pemerintah setempat.

Dengan merebaknya dugaan penyakit
yang sudah tercemar , Pemerintah seharusnya melakukan langkah untuk
memberantas penyakit tersebut dengan cara melibatkan LSM dan
instansi-instansi terkait untuk mencegah penyakit yang di alami warga
teluk Buyat. Yang pertama Departemen Kesehatan harus menentukan jenis
penyakit yang diderita oleh warga dan melakukan pengobatan dan bila
perlu pencegahan. Tetapi selama ini warga buyat takut jika mengatakan
mengalami penyakit karena ada menseat dikatakan penghianat ketika para
elit akan menjanjikan warga buyat akan dipekerjakan di PT. NMR. Tapi
sampai saat ini warga buyat mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Solusi
yang kedua Pemerintah seharusnya membentuk tim untuk melakukan
penyelidikan terpadu yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis. Tim
ini beranggotakan instansi pemerintah terkait, pemerintah daerah, LSM,
Mahasiswa atau perguruhan tinggi, dan pakar. Tim terpadu tingkat pusat
akan bekerjasama dengan Tim Independen ditingkat Daerah.Hanya sedikit
demi sedikit dilakuakan oleh instansi terkait solusi tersebut .Ketiga
memberikan informasi kepada masyarakat secara terus menerus, keempat
Penegakan hukum terhadap pihak yang melanggar.

Dari gambaran
kasus diatas bahwa bencana bagi masyarakat Buyat maupun kegiatan yang
dirasa menguntungkan para stakeholder kegiatan ini tidak digubris oleh
pemerintah pusat maupun daerah, sambutan dingin dan tidak bersahabat
cenderung tercipta antara para masyarakat (terhadap kegiatan tambang
yang cenderung merampas hak hidup mereka.. Pemerintah hanya tergiur
investasi skala besar akan lebih diperhatikan di negara ini dibandingkan
dengan kesejahteraan masyarakatnya. Padahal, dalih meningkatkan
kesejahteraan masyarakat selalu menjadi kata-kata pembuka bagi rangkaian
pidato-pidato saat pemerintah mengajukan dirinya sebagai pemimpin
ataupun industri skala besar yang akan beroperasi, urusan benar-benar
masyarakat benar sejahtera atau tidak, dianggap urusan nomor dua, yang
terpenting adalah menurut mereka adalah mensejahterakan urusan pribadi.

Karena urusan sejahtera atau tidak inilah yang menjadi problem di
setiap negara yang menduduki suatu wilayah, dimana selalu saja
masyarakatnya hidup di bawa garis kemiskinan, termasuk yang terjadi di
daerah kita Teluk Buyat Sulawesi Utara. Akibat kegiatan pertambangan
skala besar oleh PT. Newmont Minahasa Raya (NMR), kondisi masyarakat di
sekitar Teluk Buyat yang mengantungkan hidupnya dari hasil laut dan
harus bertahan hidup di wilayah tersebut karena tekanan kemiskinan harus
menerima akibat dari pencemaran dan perusakan ekosistem Perairan Teluk
Buyat.

Warga teluk buyat mengatakan ‘’Kita suku dan masyarakat
yang diberikan kesempatan untuk lahir di bumi Sulawesi Utara (Sulut),
tidak hanya dititipkan begitu saja, tetapi diberikan tanggungjawab untuk
menjaga dan memelihara tanah dan sumberdaya alam lainnya di negeri ini,
karena itu pula kita harus bijak memilih kegiatan apa saja yang boleh
dan dapat dilaksanakan di negeri ini’’
Pencemaran Teluk Buyat adalah
bentuk bencana ekologis yang merupakan suatu bukti tidak
bertanggungjawabnya Pemerintah sebagai pemimpin melindungi bumi Sulut
sebagai tempat tinggal dan hidup. Perusakan ekosistem laut akibat
timbunan “tailing” yang mengandung logam-logam berat yang
mengkontaminasi biota dan bahkan meracuni masyarakat sekitar yang
bermukim di sekitar “point source” yang sangat mengantungkan hidupnya
dari hasil laut perairan tersebut. Barangkali kontaminasi itupun telah
tersebar di sebagian masyarakat Sulawesi Utara melalui ikan-ikan yang
telah dikonsumsikan karena dampak pencemaran ini secara ekologi akan
melintasi wilayah administrasi suatu wilayah.
Tanda-tanda
fenemena yang memprihatinkan ini , hampir ahli-ahli dari seluruh
Indonesia bahkan luar negeri melalui pernyataan-pernyataan yang di
up-load di media internet menyatakan paham bagaimana PT. NMR melakukan
pencemaran, malahan penyelenggara pemerintahan dan sebagian dokter dan
akademisi dari Sulut masih menyangsikan bahwa PT. NMR melakukan
pencemaran. Sudah jelas-jelas ada masyarakat yang memiliki banyak
benjolan di sekujur tubuhnya dan ikan karangpun demikian, masih saja
kepala Bapedal Sulut mengatakan bahwa mereka bukan orang-orang asli dari
dusun V Desa Buyat Pantai. Padahal sejak tahun 1999-2000 masyarakat
Buyat sudah di pantau. Dan masih saja dikatakan itu adalah penyakit
biasa menimpa masyarakat pesisir, padahal dimana-mana benjolan tidak
ditemukan di masyarakat pesisir Pantai lainnya seperti di Teluk Jakarta,
masyarakat Bajo sebagian masyarakat kota Manado yang tinggal di
pesisir. Jadi, jelas sekali PT NMR masih lebih diuntungkan
dibandingkan dengan masyarakatnya sendiri, padahal dengan adanya atau
tanpa perusahaan semacam ini kesejahteraan masyarakat Sulut tidak
berubah atau tidak ada perubahan positif yang siknifikan.

Kasus
Buyat, menjadi salah salah satu model pengelolaan lingkungan hidup yang
harus mengorbankan masyarakat yang hidup di garis kemiskinan (yang
terlihat) dan mengorbankan seluruh masyarakat Sulut sebetulnya (bencana
ekologis) di masa datang. Inilah kenyataan yang mesti masyarakat
Sulawesi utara hadapi, terpilihnya daerah kita sebagai lahan eksploitasi
emas dan terpilihnya tanah kita sebagai ajang buang sampah beracun
akibat kegiatan pengelolaan emas yang bakal mengancam keberadaan
masyarakat Sulawesi utara dimasa datang. Tahap-tahap dalam pengelolaan
lingkungan hidup masih tidak terlaksana dengan baik di bumi Sulawesi
utara. Jika ada perencanaan, sering kali tidak didasari oleh hasil
evaluasi dari kegiatan yang sudah berjalan. Pelaksanaan suatu kegiatan
seringkali tidak sesuai dengan rencana, selalu disesuaikan dengan budget
yang ada, dan seringkali kenyataannya biaya kegiatan yang dikeluarkan
lebih kecil dari biaya yang sudah diajukan, dalihnya ada pemotongan
dimana-mana korupsi?, yang sudah menjadi lazim dilaksanakan pabila
berurusan dengan pemerintah. Demikian pula dengan pengawasan terhadap
suatu kegiatan, apakah merusak lingkungan atau tidak, selalu juga
terbentur pada biaya pengawasan atau lebih tepat sesuai saja dengan
biaya pengawasan sehingga pengawasan hanya dilakukan sepanjang mata
memandang. Padahal kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang amat penting
untuk tetap membuat rencana dan pelaksanaan konsisten dengan komitmen
mensejahterakan masyarakat Sulut. Akhirnya, kegiatan evaluasi tidak
dapat dilakukan dengan baik, padahal hasil evaluasi merupakan data yang
akan dimasukkan (input) kembali pada suatu proses perencanaan.
Tahap-tahap inilah dalam pengelolaan yang semestinya sangat diperhatikan
tapi justru inilah tahap yang rawan dan seringkali terjadi manipulasi
(data maupun uang).

Terlepas era kapan PT. NMR diijinkan untuk
beroperasi di bumi Sulut, tetap saja saat kini yang menentukan apakah
perlu dipertahankan atau ditutup sama sekali dan jika ada kegiatan yang
serupa yang akan beroperasi di Sulut, tidak diperbolehkan sama sekali
untuk membuang tailing di dasar laut. Perencanaan investasi di era
Presiden Suharto, bukan tidak bisa dievaluasi di era Presiden Susilo
Bambang Yodoyono kini, itulah yang disebut dengan evaluasi dalam suatu
pengelolaan lingkungan hidup. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi suatu
perencanaan baru. Jika kegiatan tersebut hanya untuk menyengsarakan
masyarakat Sulut saat ini dan di masa datang (10-20 tahun), lebih baik
tidak diperbolehkan lagi berkegiatan di bumi Sulut dan tentunya harus
melakukan kegiatan perbaikan (rehabilitasi) akibat pengrusakan yang
telah dilakukan pada seluruh komponen alam dan manusia. Sumber Artikel : (Jull Takaliuang,
2004, Perkembangan Kasus Buyat).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *