Contoh SK TPK Desa Terbaru

Posted on

Contoh SK TPK – TPK merupakan unsur Pemerintah Desa dan unsur LPM yang ditetapkan oleh Kepala Desa sesuai dengan fungsi, peran dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan infrastruktur yang diusulkan oleh masyarakat di desa termasuk dalam mengelola administrasi serta keuangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Desa Dengan Mekanisme Swakelola Dan Padat Karya.

TPK sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota. Dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Ketua LPM
Sekretaris : Staf Desa
Bendahara : Bendahara LPM
Anggota : Ketua Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kelembagaan LPM dan Kader Teknik Desa

Tugas dan tanggung jawab TPK adalah :

  1. Mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai oleh Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Desa Dengan Mekanisme Swakelola Dan Padat Karya:
    • Pembuatan rencana kerja detail dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan kegiatan;
    • Penyiapan dokumen administrasi sesuai ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Desa Dengan Mekanisme Swakelola Dan Padat Karya;
    • Pembuatan rencana anggaran biaya (RAB) dan desain gambar serta pelaksanaan proses pengadaan bahan dan alat, mengkoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai ketentuan;
    • Memastikan bahwa tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat setempat;
    • Pemeriksaan hasil kerja dan penerimaan bahan kemudian mengajukan sertifikasi untuk mendapat persetujuan dari pendamping Desa;
    • Pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan;
    • Pembuatan laporan
  2. Menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggung-jawaban dana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Desa Dengan Mekanisme Swakelola Dan Padat Karya dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana melalui pertemuan musyawarah desa;
  3. Menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan dana dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan melalui pertemuan musyawarah desa;
  4. Menyelenggarakan musyawarah desa yang diperlukan;
  5. Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K);
  6. Bersama Tim Pemelihara membuat rencana operasional dan pemeliharaan aset hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Desa Dengan Mekanisme Swakelola Dan Padat Karya.

Sebelum TPK melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka terlebih dahulu harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan yang akan melaksanakan kegiatan fisik di Desa.

Selain sebagai pelaksana kegiatan, TPK juga bisa berfungsi sebagai Tim Pengadaan Barang dan Jasa yang juga ditetapkan dengan SK Kepala Desa tentang Tim Pengadaan Barang dan Jasa.

Contoh SK TPK Desa

Berikut saya sediakan contoh SK TPK yang bisa anda copy secara langsung.

KEPALA DESA PONDOKPANJANG KECAMATAN CIHARA
KABUPATEN LEBAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA PONDOKPANJANG
NOMOR: 141/011/Ds-2004/2017

T E N T A N G

PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA PONDOKPANJANG KECAMATAN CIHARA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PONDOKPANJANG

Menimbang:Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Bupati Lebak Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Tahun Anggaran 2017.
Mengingat:

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2014–2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20145)

  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2017;

  9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara PengadaanBarang/ Jasa di Desa.

  10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9)

  11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Nomor 81)

  12. Peraturan Desa Pondokpanjang Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 s/d 2022

  13. Peraturan Desa Pondokpanjang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017.

  14. Peraturan Desa Pondokpanjang Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

  15. Hasil Musyawarah Desa Sosialisasi Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dengan Mekanisme Swakelola dan Pola Padat Karya pada tanggal 10 Mei 2017 bertempat di Kantor Desa Pondokpanjang.
MEMUTUSKAN
Menetapkan:
PERTAMA:Menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara 2017 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini ;
KEDUA:Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.
KETIGA:Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pondokpanjang
Pada Tanggal 10 Mei 2017
Kepala Desa Pondokpanjang

( Nama Kepala Desa )

Tembusan :

  • Yth. Kepala Dinas PMD Kabupaten Lebak
  • Yth. Camat Cihara
  • Yth. Ketua BPD Desa Pondokpanjang

Diatas adalah contoh SK TPK Desa yang merupakan legalitas pelaksanaan pembangunan di Desa. Demikian tulisan sederhana tentang contoh SK TPK ini dibuat. Semoga bermanfaat

Gravatar Image

I am Heidy Hadiningrat a Writer, Blogger, SEO Practice and Internet Marketer owner TheCrazyPerfect.com. I started my blog in 2013 and get daily unique visitor 10K+. Sharing is sexy is my moto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *